Obat Kuat di Pasar Gelap

"Masalah kesuburan pria memang menjadi “jualan” yang menjanjikan karena kecendrungan penderitanya terus meningkat."
BBPOM Padang menyegel apotek karena tidak memiliki izin, 10 Februari 2017. (KLIKPOSITIF)
mengungkapkannya meskipun obat yang dibelinya tidak bekerja seperti yang diharapkan,” ujarnya kepada KLIKPOSITIF, Rabu, 7 Februari 2018.

Karena alasan malu tersebut, YLKI pernah melakukan penelusuran. Hasilnya, kebanyakan obat-obatan kuat ini dijual di toko obat karena pengawasannya tidak terlalu ketat. Tapi di apotek, tak pernah ditemui karena pengawasannya lebih ketat.  Istilahnya, yang dijual di apotek obat yang termasuk daftar G, harus dengan resep dokter. Sementara di toko obat—meskipun ada label berizin—obat-obatan yang dijual lebih bebas.

UU pengawasan obat dan makanan

Kepala BBPPOM Padang, Martin Suhendri, mengatakan, peredaran obat kuat jumlahnya terbilang kecil yang beredar di Sumbar. Yang banyak beredar sejenis jamu. Meski demikian, peredarannya tetap harus diwaspadai karena obat ilegal tetap berbahaya bagi masyarakat.

“Ada beberapa kendala mengatasi peredaran obat-obatan ilegal ini,” ujarnya kepada KLIKPOSITIF, Rabu, 7 Februari 2018. Salah satu kendalanya adalah masyarakat cenderung tertarik dengan harga murah, kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang obat-obatan ilegal, dan penjualannya cenderung sembunyi-sembunyi.

Kendala lain, BBPOM dalam bekerja masih merujuk kepada UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurutnya, dalam UU ini, BBPOM harus bersama-sama dengan intitusi lain dalam mencegah peredaran obat-obatan ilegal. Ia tidak memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan penggeledahan.

“Kita berharap disahkannya RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan menjadi UU sehingga gerak kita lebih luas untuk menindak peredaran obat-obatan ilegal ini,” ujarnya. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglenas) DPR 2018. Jika RUU ini disahkan, sebut Martin Suhendri, ia akan memperkuat BPOM untuk mengawasi peredaran obat ilegal karena saat ini kewenangan BPOM terbatas pada penindakan di level ... Baca halaman selanjutnya